LIPUTAN KHUSUS : Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan Nakasri Resmi Nahkodai Lima Puluh Kota

Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan Nakasri resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota periode 2021-2024 setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernur Sumatera Barat – Padang, Jum’at (26/2) lalu.

Prosesi pelantikan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Ir. Audi Joinaldo, S.Pt, M.Sc, MM, IPM, ASEAN, Eng bersama Forkopimda Sumatera Barat, Ketua KPU dan Bawaslu Sumatera Barat, DPRD Sumatera Barat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta pembatasan tamu undangan secara ketat dan selektif.

Prosesi jalannya pelantikan juga disaksikan secara virtual  dari aula kantor Bupati Lima Puluh Kota oleh  Plh. Bupati Lima Puluh Kota Widya Putra, S.Sos, M.Si bersama Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, para Asisten dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan penjagaan dari petugas kepolisian.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang baru saja dilantik.

“Semoga para Pejabat yang  diberikan amanah oleh masyarakat dapat melaksanakan  tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten/Kota masing-masing serta Sumatera Barat pada umumnya dimasa datang” ucap Mahyeldi.

Dengan berakhirnya rangkaian prosesi pelantikan dan sumpah jabatan ini, maka diharapkan berakhir pula rangkaian proses demokrasi yang penuh dinamika, independensi dan idealisme masing-masing. Diharapankan mulai hari ini dan seterusnya akan diisi dengan berbagai ikhtiar untuk menciptakan pembangunan yang maju, berkembang dan penuh semangat demi memenuhi harapan masyarakat untuk meraih kesejahteraan dan martabat hidup yang lebih baik.

“Ini saatnya kita melangkah bersama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat dalam rangka menunaikan janji-janji kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing” tutur Mahyeldi.

Mahyeldi berharap, mudah-mudahan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri dapat sukses mengemban amanah sebagai kepada daerah.

 
VISI MISI SAFARUDDIN-RIZKI KURNIAWAN 

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021 2026 menetapkan visi dan misi periode 5 (lima) tahun kedepan dengan visi adalah Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.

Madani yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika moralitas, transparan, toleransi berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, dan mampu berkoordinasi sederhana, sinkron, integral emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beradat dan Berbudaya maksudnya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah lembaga organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nila adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki.


 

Misi pertama : “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan”

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas maka diperlukan upaya peningkatan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas.

SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa didukung oleh drajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Penerapan adat dan budaya pada kehidupan masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan peningkatan pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.

Misi Kedua: “Mendorong pertumbuhan dan perkembangan lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat regional”

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti pertanian, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Pada kondisi sekarang ini, pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun demikian pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Untuk sektor Pariwisata, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata.

Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata antara lain melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek wisata. Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan.

Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan industri kecil menengah untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penaaunaan sumber dava dan bahan baku lokal. Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi.

Misi Ketiga: “Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah”

Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di Nagari.

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian Nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian Nagari dalam pembangunan antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan Pemerintah Nagari, Lembaga Adat.
 

Misi Keempat: “Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan  mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Misi Kelima: “Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur irigasi pertanian, infrastruktur air bersih bersih infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan.

Melihat kondisi saat ini untuk penataan kawasan strategis khususnya kota Sarilamak sebagai Ibu Kabupaten diupayakan tersedianya perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan ruang agar ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan sesuai kebutuhan masyarakat.

FOKUS UTAMA PEMBANGUNAN

Untuk memberikan arahan terhadap pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya perlu ditetapkan fokus utama pembangunan daerah, antara lain :

  1. Penyelesaian fondasi dasar Pembangunan IKK Sarilamak.
  2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
  3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
  4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
  5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.

6.  Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi Kehidupan.

  1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.

8.  Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.

9.  Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.

  1. Pemanfaatan lahan terlantar menjadi lahan produktif.

STATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan, merupakan cara atau metode untuk merealisasikan pencapaian misi-misi yang ditetapkan. Adapun strategi pembangunan yang akan dilaksanakan diantaranya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pemindahan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke IKK Sarilamak.

Kemudian, penataan produk-produk hukum daerah yang memayungi percepatan pembangunan daerah. Menjalin komunikasi yang intensif antar pemerintahan baik keatas dan kebawah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk pembangunan.

Melakukan penataan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga tidak membebani keuangan daerah. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen sehingga harga-harga komoditas inti daerah menjadi lebih bernilai.

Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan teknologi tepat guna khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Meningkatkan peran serta niniak mamak dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah sako pusako dan sangsako serta pemanfaatan tanah ulayat.

Mendorong limbago adat nagari untuk menyusun tambo adat masing-masing. Peningkatan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penerapan adat dan budaya pada kehidupan masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat. Peningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan peningkatan pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial. (*)