Safaruddin-Rizki Serahkan ke Bidang Hukum DPP Golkar Terkait Sidang MK

LAPORAN : RANDI SATRIA

50 KOTA,- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan sebagai pihak terkait dalam perkara sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan pembelaan pada sidang kedua, Senin (1/2).

Sidang yang rencananya digelar pukul 11.00 Wib dengan pemohon Darman Sahladi-Maskar M Datuak Pobo, termohon KPU dan Bawaslu Limapuluh Kota itu, akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Terkait sidang kedua itu, calon Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengakui, menyerahkan sepenuhnya proses sengketa MK ke DPP Golkar.

Hal itu sesuai dengan surat yang diterbitkan DPP Golkar nomor B-495/Golkar/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus  bahwa DPP Golkar sudah membentuk tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak 2020.

Dari tim advokasi  yang sudah dibentuk itu, seluruh sengketa Pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang diusung Golkar dan  sampai ke meja MK, sudah ada pendampingan hukum dari DPP Golkar.

“Kita serahkan ke DPP Golkar, Badan Hukum DPD Golkar,”kata Safaruddin Dt Bandaro Rajo pada Minggu (31/1) siang. Untuk sidang sendiri, mantan anggota DPRD Sumbar tersebut tidak hadir langsung di ruangan sidang MK.

Sedangkan, pemohon Darman Sahladi-Maskar M Datuak Pobo sudah menyampaikan pokok persoalan, dugaan kecurangan saat sidang perdana pekan lalu. Kuasa hukum Darman Sahladi-Maskar M Datuak Pobo, yakni ‘O’, SH dan Associates masih berada di Jakarta untuk persiapan menghadapi sidang ke II.

Sementara, KPU Lima Puluh Kota juga mempersiapkan sejumlah berkas penting untuk sidang MK Senin (1/2). Seperti alat bukti dan daftar alat bukti. “Alat bukti dan daftar alat bukti sudah diserahkan ke MK. Untuk jawaban, diserahkan saat di persidangan,”kata Arwantri Komisioner KPU Lima Puluh Kota.

KPU Lima Puluh Kota, juga sudah menunjuk kuasa hukum yakni Yudi Prayitno dan kawan-kawan berjumlah 4 orang. “Kuasa hukum sudah oke, ada 4 orang,”katanya lagi.

Begitu juga dengan Bawaslu Lima Puluh Kota, membawa ribuan berkas ke gedung MK untuk menghadapi gugatan sengketa Pilkada. Komisioner Bawaslu, Ismet Aljannta mengatakan, ada 8 berkas yang disiapkan Bawaslu diantara laporan pengawasan selama Pilkada berlangsung, laporan hasil keputusan Bawaslu Lima Puluh Kota, dan dokumen penting lainnya. (*)