Fraksi Golkar Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

PAYAKUMBUH,-Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra menyampaikan pemandangan umum sebanyak 10 poin kepada Pemko Payakumbuh. Pertama, dalam refokusing anggaran terjadi pengurangan anggaran pada beberapa OPD. Tujuannya untuk penanggulangan biaya Covid-19. Yang ingin Fraksi Golkar tanyakan berapa besaran dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 tersebut di Kota Payakumbuh tahun 2020.

Kedua, untuk tahun 2020 ada 3 bulan honor atau Insentif Tenaga Medis terutama yang berkaitan dengan tugas menanggulangi Corona yang belum dibayarkan. Ketiga, menyangkut masalah mutasi. Setiap kali mutasi secara finansial ada yang diuntungkan dan tentunya juga ada yang dirugikan. Tapi sorotan Fraksi Golkar tidak fokus masalah itu.

Keempat, Fraksi Golkar melirik tenaga pendidik, baik Guru Kelas di SD maupun Guru Mata pelajaran di SLTP saat ini jauh dari cukup. Untuk mengatasinya yang merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tidak bisa dianggap sepele. Guru Honor yang berkualitas dan penuh tanggung jawab harus diwujudkan. Jika tidak apalah jadinya generasi penerus kita. Hal ini mungkin sudah dilakukan. Yang belum adalah imbalan jasa yang memadai buat mereka.

Kelima, Fraksi Golkar juga menyebut ada informasi, entah benar atau tidak Wali Kota rapat dengan pimpinan OPD, disitu disampaikan bahwa anggota DPRD minta kenaikan Tunjangan Perumahan, sementara Honor THL dikurangi, begitujuga Tunjangan ASN. Kalau dapat janganlah dulu karena kita masih dalam suasana COVID-19.

Keenam, Wirman menerangkan juga ada informasi berkembang bahwa pemerintah bahwa pmerintah akan menghibahkan tanah kepada UNP untuk membangun kampus di Payakumbuh. Pada prinsipnya ini sah-sah saja selama sesuai dengan regulasi yang ada.

Ketujuh, disampaikan Wirman kalau beberapa waktu yang lalu telah terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang intinya adalah menyikapi Aset Kabupaten Limapuluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Terbentuknya Pansus tersebut adalah atas kesepakatan semua anggota DPRD dan Ketuanya kebetulan terpilih dari Fraksi Partai Golkar.

Kedelapan, menurut Fraksi Golkar Pelayanan PDAM Kota Payakumbuh dalam mensuplay air kerumah-rumah penduduk sebagai pelanggan mengalami kekecewaan. Air yang mengalir pada waktu-waktu tertentu dan itupun debitnya tidaklah memuaskan.

Kesembilan, untuk meningkatkan belanja konsumsi dan menjaga daya beli, Fraksi Partai Golkar minta Kepada Pemko untuk dapat kiranya mengembalikan tunjangan kinerja ASN dan gaji tenaga harian Lepas disesuaikan dengan UMP.

Terakhir, walau sudah WTP 7 kali, namun Fraksi Golkar yakin catatan LHP BPK tentu ada. Adakah catatan LHP itu yang sangat penting untuk disikapi. “Jika tidak terlalu bersifat rahasia tidak ada salahnya untuk dijawab, kami hanya berharap agar semua catatan LHP itu untuk kita tindak lanjuti dengan serius,” tutup Wirman. (RANDI/ADI)