PAYAKUMBUH,- Setelah mendengarkan nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (11/10).
Juru Bicara Fraksi Gerindra Mawi Etek Arianto menyampaikan pandangan dan masukan secara umum terhadap RAPBD 2020.
“Terkait dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022, RAPBD tahun 2022 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional,” kata Mawi.
Fraksi partai Gerindra mendukung Program dan kegiatan yang terkait dengan keterampilan ekonomi serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha yang tersebar di beberapa instansi terkait dalam RAPBD tahun 2022 ini.
“Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022, RAPBD tahun 2022 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional,” tukuk Mawi.
Mawi juga memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh. Untuk Dinas Pertanian, jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 17,09 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%.
Dijelaskan Mawi, belakangan muncul aspirasi dari petani dalam waktu yang berdekatan, sebagian tentang harga pupuk dan racun yang sangat melonjak, sementara hasil pertanian sayur-sayuran sangat murah diambil di ladang.
Untuk Dinas Kesehatan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat menyayangkan penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 148,2 milyar yang tidak berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan. “Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang,” ungkapnya.
Untuk Dinas Satpol PP dan Damkar, Fraksi Gerindra mengapresiasi Kota Payakumbuh sudah sangat bagus dan keren dengan normalisasi Batang Agam, namun peran dari penegak Perda sangat diperlukan, dalam hal ini karena banyak muda mudi butuh pehatian lebih dari Satpol PP untuk ditertibkan baik siang apalagi malam hari dibeberapa tempat lainnya seperti Ngalau, Pasar Baru Padang Kaduduak dan lain sebagainya.
Untuk Dinas Sosial, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya pandemi Covid namun demikian tugas tersebut tidak sepenuhnya menjadi tugas Dinsos melainkan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan koordinasi dengan OPD lainnya.
Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyimak pembahasan pembahasan ditingkat Komisi maupun Badan Anggaran, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sangat mendukung rencana Pemko untuk memindahkan kantor Pustaka dan Arsip ke ex kantor Balaikota agar lebih Representatif.
Terakhir, Dinas Koperasi dan UMKM, beberapa waktu yang lalu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menerima aspirasi dari masyarakat (pelaku UMKM) mengenai harga minyak yang melonjak tajam, bahkan dalam satu hari bisa berubah harga, kami minta informasi dan penjelasan dari Dinas Koperasi mengingat keberlangsungan usaha dari UMKM Kota Payakumbuh. (RANDI)