Saat Rapat Dengan Mitra Kerja, Begini Tanggapan Komis C DPRD Payakumbuh Terhadap Kondisi Pendidikan

PAYAKMBUH,-  Komisi C DPRD Kota Payakumbuh mendengar curhatan dan keluhan dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam rapat kerja di ruang rapat kantor DPRD setempat, Senin (26/7) lalu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi C Ahmad Zifal, dan diikuti oleh Wakil Ketua Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, anggota Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Suparman, Mawi Etek Arianto, serta Yendri Bodra Dt. Parmato Alam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh AH Agustion didampingi Sekretaris Joni dan Kabid PTK Danil Devo.

Kadis Pendidikan, Agustion menyampaikan kondisi sekolah negeri saat ini, yakni banyaknya kendala yang ditemukan terutama terhadap saat penerimaan anak didik baru serta berbagai persoalan lainnya.  Menjawab itu, Ketua Komisi C Ahmad Zifal dari Fraksi PPP menyampaikan akan memfasilitasi ruang dalam melaksanakan rapat bersama kemenag. Ada hal yang perlu disampaikan terkait PPDB dan hal lainnya bersama unsur pendidikan di Kota Payakumbuh.

“Kami di DPRD akan terus mendorong bagaimana kualutas pendidikan di Kota Payakumbuh terus meningkat, laporan terkait PPDB dan kinerja dinas sudah kami catat, nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Ahmad Zifal.

Dari sisi Suparman dari Fraksi PKS menyampaikan masukan perlunya inovasi bagaimana proses belajar (PBM) mengajar dapat efektif, karena di masa pandemi Covid-19 saat ini PBM masih daring. “Kedepan kita perlu membangun komitmen bersama bagaimana PPDB bisa dilaksanakan secara zonasi agar pelaksanaannya lebih baik,” ujarnya.

Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah dari Fraksi Demokrat menyampaikan saran dan masukan kepada dinas pendidikan dimana PBM daring masih berlangsung dan ditunda hingga Agustus mendatang. Dia menyarankan bagaimana anak didik SD dan SMP yang baru masuk sekolah bisa mengikuti sekolah tatap muka, diatur masuknya bershift, minimal 2 atau 3 kali seminggu.

“Anak kelas 1 SD dan SMP tentu ingin masuk sekolah, agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya sehingga tidak canggung saat nanti mereka PBM tatap muka bersama kakak-kakak kelasnya, dinas bisa mengambil kebijakan khusus untuk itu,” ujarnya.

Fahlevi Mazni menyampaikan sinkronisasi bersama sekolah di bawah naungan instansi vertikal, bagaimana PPDB bisa dilakukan serentak. Ditambah harus ada inovasi program unggulan atau yang menonjol dari SMP negeri yang masih minim jumlah anak didiknya. “Kami dari DPRD juga akan meninjau ke lapangan bagaimana program yang akan berjalan di 2021,” tukuknya.

Wakil Ketua Komisi C Mesrawati dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional memaparkan pendidikan adalah tangung jawab bersama, tiga pilar pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Memang meski PPDB saat ini sudah melaksanakan zonasi, tapi banyak kepala sekolah mengeluhkan anak didik baru yang minim di sekolahnya.

“Kami ingin hal ini segera kita carikan jalan keluar secepatnya, kalau tidak tentu sulit sekolah negeri berkembang, akhirnya tren sekolah negeri yang selama ini menjawab keinginan kebanyakan warga kurang mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya bisa tergerus,” ungkap Mesrawati yang merupakan mantan kepala sekolah di SDN 21 Payakumbuh itu.

Ditambahkan Mesrawati, penguatan SDM kepala sekolah perlu dilakukan, dirinya melihat masih ada sekolah yang masih belum punya kepala sekolah definitif karena yang sebelumnya pensiun. Padahal, banyak guru yang punya Nomor Unik Kepala Sekolah, syaratnya sudah cukup sesuai Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010.

“Kami harap dinas bisa selektif menunjuk kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah, karena tanpa kepala sekolah, sekolah mendep atau kurang efektif berjalan, karena di tangan kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sekolah,” ungkapnya politikus PAN tersebut.

Menurut Sekretaris Komisi C Syafrizal dari Fraksi Amanat Bintang Perjuangan mengatakan untuk PBM tatap muka dipertimbangkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, anak-anak didikpun sudah merasa jenuh dengan belajar daring, sementara itu kebutuhan mereka tak hanya belajar saja, tapi bergaul dengan teman di sekolah untuk mengembangkan diri.

“Dari sisi PPDB, kami melihat kurangnya minat ke sekolah negeri karena inovasi yang minim, ini hal yang perlu dievaluasi kedepannya. Ditambah, usulan sekolah di saat musrenbang juga harus bisa difasilitasi oleh pemko melalui dinas pendidikan, apalagi terkait sarana dan prasarana sekolah, baik di dalam sekolah maupun  akses ke sekolah seperti jalan, sanitasi, pagar sekolah, dan drainase,” kata politikus PBB itu. (RANDI SATRIA)